Jakarta, 24 Oktober 2023 – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini diungkapkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Ballroom Sumba Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (24/10/2023).
Menparekraf Sandiaga menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu pilar terpenting dari good governance atau tata kelola yang baik. Untuk mencapai hal ini, informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah harus mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Sandiaga Uno menjelaskan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sektor yang inklusif, dan oleh karena itu, harus memberikan akses yang luas kepada semua, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang setara sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016.
Menparekraf Sandiaga tegaskan komitmennya untuk memberikan akses informasi yang inklusif, tanpa adanya batasan atau hambatan. Ia menyadari pentingnya mendorong representasi kelompok rentan agar tidak termarjinalkan dalam akses informasi.
Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, menyoroti masalah kurangnya perhatian terhadap kelompok rentan yang seringkali dianggap bukan sasaran strategis oleh industri komersial. Hal ini menyebabkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, menjadi termarjinalkan.
BACA JUGA: Ragam Busana Nusantara Meriahkan Upacara HUT ke-78 RI di Lingkungan Kemenparekraf
Dalam forum ini, terdapat diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia. Dante Rigmalia menyebut bahwa sebanyak 59,4% responden disabilitas sensorik menyatakan bahwa media yang tersedia belum memberikan akses yang cukup kepada mereka. Ia menggarisbawahi pentingnya menyediakan buku dan media cetak khusus yang menggunakan braille sebagai salah satu solusi.
Lebih lanjut, Dante Rigmalia menekankan pentingnya merancang perangkat ICT yang memudahkan penyandang disabilitas, seperti komputer bicara yang dilengkapi dengan aplikasi JAWS (Job Access with Speech) untuk penyandang tuna netra. Komputer ini berfungsi sebagai pembaca setiap tulisan yang muncul pada layar.
Dalam rangka memastikan prinsip inklusif terwujud, badan publik perlu memahami karakteristik masyarakat dan menyesuaikan metode komunikasi secara cermat, baik secara digital maupun konvensional.
Dalam acara ini, Biro Komunikasi Kemenparekraf memberikan penghargaan kepada PPID di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang memperoleh predikat sebagai PPID pelaksana dengan kualifikasi informatif periode tahun 2023. Beberapa institusi, seperti Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Makassar, dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung, menerima penghargaan ini. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno dan diterima oleh para Direktur Poltekpar.
Acara ini dihadiri oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, yang turut mendukung upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dan inklusi bagi semua lapisan masyarakat.(*/)
(RRY)
