Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pengakuan yang diterimanya dari sejumlah ketua umum partai politik terkait dengan isu kartu truf yang dipegang saat membahas pencalonan putra sulung Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Menurut Hasto, pencalonan Gibran oleh pihak oposisi merupakan bentuk political disobedience atau pembangkangan politik terhadap konstitusi.
Hasto menyampaikan, “Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.”
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan bahwa upaya pencalonan Gibran juga melibatkan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjelaskan, “Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan.”
Hasto juga menyoroti perasaan kekecewaan dari PDIP terhadap Presiden Jokowi. Menurutnya, PDIP telah memberikan keistimewaan yang besar kepada Presiden Jokowi, tetapi saat ini merasa ditinggalkan. Hasto menyatakan, “Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi.”
BACA JUGA: Sekjen PDIP Ungkap Bakal Bertemu Gibran dengan Ketua TPN Ganjar
Hasto juga menyinggung kerja keras simpatisan, anggota, dan kader partai dalam lima Pilkada dan dua Pilpres terakhir sebagai wujud rasa sayang kepada Jokowi. Namun, pandangan tersebut berubah dengan menyebutkan pernyataan dari beberapa tokoh seperti Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan lainnya, serta para ahli hukum tata negara dan tokoh pro demokrasi yang menyatakan kekecewaan mereka.
Hasto mengakhiri pernyataannya dengan harapan bahwa awan gelap yang melingkupi demokrasi saat ini dapat segera sirna. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa rakyat Indonesia telah memahami siapa yang meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan.
Dalam konteks ini, Hasto Kristiyanto menyoroti ketidakpuasan dan perasaan kecewa dalam PDIP terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan menggambarkan hal tersebut sebagai bentuk political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. (*/)
(RRY)
