Pada Kamis, 21 Desember 2023, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkap fakta baru terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Dalam keterangan tertulisnya, Ade menyatakan bahwa penyidik telah menemukan aset dan harta lain yang tidak dilaporkan oleh Firli dalam LHKPN.
Menurut Ade, Firli Bahuri seharusnya memberikan penjelasan terkait aset-asetnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa tersangka korupsi wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, termasuk harta benda istri atau suami, anak, serta harta benda pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
Dalam keterangan tersebut, Ade juga mengingatkan bahwa pihak berwenang memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan terkait aset-aset yang tidak dilaporkan tersebut. Firli Bahuri, yang kini menjadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), diharapkan memberikan keterangan yang jelas terkait harta bendanya dalam proses penyidikan.
BACA JUGA: Putusan Hakim Tolak Praperadilan Firli Bahuri Terkait Kasus Pemerasan SYL
Namun, dalam pengembangan berita, Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwajib. Ade menyatakan bahwa Firli tidak hadir dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan pada Kamis, 21 Desember 2023, dengan alasan yang dianggap tidak patut dan tidak wajar.
Untuk mengungkap lebih lanjut mengenai aset-aset yang tidak dilaporkan tersebut, Polda Metro Jaya telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023, pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri, lantai 6 gedung Bareskrim.
Panggilan tersebut merupakan panggilan kedua setelah Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan sebelumnya. Keberlanjutan proses penyidikan ini akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, termasuk mantan pejabat tinggi seperti Firli Bahuri. (*/)
(RRY)
