Ketegangan politik memanas menjelang pemilihan umum, dan kali ini, beras menjadi pusat perhatian setelah ditempeli stiker kampanye pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya terkait insiden ini, setelah meluncurkan Gerakan Indonesia Bertadarus Alquran (Gibran) di Alexandria School, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Kamis (25/1).
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada program pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pernyataan ini diharapkan dapat mengklarifikasi kebingungan yang muncul terkait sumber dan penggunaan beras Bulog dalam konteks politik.
Selain Airlangga, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, juga memberikan komentarnya terkait penempelan stiker kampanye di beras Bulog. Menurut Bayu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi oleh Bulog telah tersedia di berbagai tempat seperti pasar tradisional dan minimarket, sehingga dapat diakses oleh siapa pun.
BACA JUGA: Airlangga Hartanto Jawab Sindiran Mahfud MD Terkait Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye
Bayu menjelaskan bahwa setelah beras SPHP dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak lagi memiliki kendali atas penggunaannya. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa proses pengemasan beras yang dilakukan Bulog tidak mencantumkan atribut politik apa pun.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang regulasi yang mengatur penggunaan produk-produk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam konteks politik. Meskipun Bulog menyediakan beras SPHP untuk kebutuhan masyarakat, penggunaannya di luar kendali lembaga tersebut setelah produk tersebut berada di pasar.
Pada akhirnya, kejadian ini menyoroti kompleksitas politik dan tata kelola produk-produk yang dikelola oleh lembaga pemerintah. Langkah selanjutnya dari pihak terkait, termasuk Bawaslu, akan menjadi kunci dalam menangani situasi ini dan memastikan netralitas produk-produk yang tersedia untuk masyarakat. (*/)
(RRY)
