Ilustrasi surat suara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mendapati dirinya tengah berada dalam sorotan tajam setelah mengeluarkan contoh surat suara atau spesimen untuk simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kontroversi muncul karena spesimen tersebut hanya mencantumkan dua kolom pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, padahal kenyataannya terdapat tiga pasangan calon yang berkontestasi.
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersama PDIP sebagai partai pendukung keduanya, turut mengkritik KPU. Mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan KPU yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan Pilpres 2024.
Anies Baswedan menyerukan agar KPU membuat contoh surat suara yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menekankan pentingnya KPU untuk tetap bekerja secara profesional dan tidak memainkan isu yang dapat merugikan pemilih.
BACA JUGA: Bawaslu Jakpus Menyatakan Bahwa Pembagian Susu oleh Gibran Melanggar Aturan
“Sudah lah kita tidak usah main-main begini-begini, tunjukkan apa adanya,” tegas Anies di Ciamis Islamic Centre, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Ganjar Pranowo juga turut menyuarakan keprihatinannya terkait profesionalisme KPU. Ia menyoroti sejumlah kesalahan yang sebelumnya dilakukan oleh KPU, termasuk terkait pengiriman surat suara ke Taiwan sebelum jadwal.
“Ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan lho ya,” ucap Ganjar di Blora, Jawa Tengah.
Kesalahan KPU yang kembali terulang membuat DPC PDIP Solo menuntut agar proses simulasi diulang. Liaison Officer (LO) Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Kota Solo, YF Sukasno, menyampaikan tuntutan tersebut.
Di sisi lain, KPU RI sudah meminta maaf atas kesalahan tersebut. Komisioner KPU, Idham Cholik, menjelaskan bahwa kesalahan dalam spesimen surat suara itu tidak disengaja dan merupakan human error.
Meskipun KPU telah meminta maaf, kontroversi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Masyarakat dan pihak terkait berharap agar KPU dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan melanjutkan persiapan Pemilu 2024 dengan profesionalisme yang tinggi. (*/)
(RRY)
