Rabu, 21 Februari, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024.
AHY akan mengisi posisi di Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Sebelum melakukan pelantikan, Presiden Jokowi meminta AHY untuk bersedia mengambil sumpah.
“Bersedia,” jawab AHY dengan tegas.
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi membacakan sumpah yang langsung diikuti AHY saat pelantikan.
BACA JUGA: AHY Akan Dilantik Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Hari Ini
Dengan pelantikan ini, AHY secara resmi menggantikan posisi Hadi Tjahjanto, yang pada hari yang sama juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hadi ditunjuk untuk menggantikan Mahfud MD yang telah mengundurkan diri pada saat kontestasi Pilpres 2024.
AHY, yang merupakan anak sulung dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kini diamanahkan dengan tugas baru yang menuntut tanggung jawab besar dalam mengelola sektor agraria dan tata ruang negara. Dalam konteks pembangunan Indonesia, sektor ini memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pengalaman dan kompetensi AHY diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan langkah ini, diharapkan Kabinet Indonesia Maju dapat terus bergerak maju dalam menjawab tantangan dan memenuhi harapan rakyat, serta mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang. (*/)
(RRY)
