Selasa, 27 Februari 2024, di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebuah tonggak sejarah baru telah terjadi dalam pembangunan infrastruktur Jawa Timur. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Regres, dan Perjanjian Penjaminan Jalan Tol Kediri – Tulungagung.
Kerjasama yang melibatkan Kementerian PUPR, PT Gudang Garam (Tbk), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ini menandai langkah awal dari pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung sepanjang 44,17 km, di Provinsi Jawa Timur. Proyek ini, yang merupakan hasil dari inisiatif Badan Usaha, menandai kolaborasi antara sektor publik dan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menteri Basuki menyampaikan terima kasih atas peran PT Gudang Garam (Tbk) dalam merencanakan pembangunan jalan tol ini. Keputusan ini, menurutnya, adalah langkah bisnis strategis yang akan menghubungkan Tol Trans Jawa dengan Jalur Pansela (Pantai Selatan). Lebih dari sekadar infrastruktur, pembangunan jalan tol ini diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal, mempercepat distribusi logistik, serta meningkatkan produktivitas industri dan pariwisata.
Dalam konteks pembangunan jalan tol ini, Kementerian PUPR berperan penting dalam memberikan dukungan teknis dan finansial. Mulai dari perencanaan desain hingga monitoring pembangunan, Direktorat Jenderal Bina Marga akan mengawal kualitas konstruksi jalan tol ini. Sementara itu, dukungan finansial akan dikoordinasikan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan BPJT.
Menariknya, proyek ini juga menghadirkan PT PII, Kementerian Keuangan, untuk memitigasi risiko pembangunan jalan tol tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan proyek infrastruktur yang vital bagi konektivitas regional.
Dari segi teknis, Kepala BPJT, Miftachul Munir, menjelaskan bahwa proyek ini akan menghubungkan Bandara Dhoho di Kediri dengan Tulungagung, melintasi sejumlah akses utama. Dengan nilai investasi mencapai Rp9,92 triliun dan masa konsesi selama 50 tahun, proyek ini menjanjikan pelayanan transportasi yang handal dan efisien bagi masyarakat Jawa Timur.
Pembangunan jalan tol ini direncanakan akan dimulai pada Kuartal 2 tahun 2024, dengan target operasional akses Bandara Dhoho pada Maret 2025. Pada kuartal ketiga tahun 2025, jalan utama yang menghubungkan Kediri – Mojo – Tulungagung diharapkan dapat beroperasi, membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas regional.
Acara penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, seperti Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry TZ, dan Kepala BPJT Miftachul Munir, yang semuanya turut menyaksikan momen bersejarah ini.
Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung telah menjadi bukti nyata kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan berbagai pihak terkait. Semoga proyek ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga membawa berkah dan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur. (*/)
(RRY)
