Mabes Polri secara tegas menyangkal dan menyebut informasi yang beredar melalui video tentang ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai hoaks. Pernyataan ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Minggu (11/2).
Sandi menjelaskan bahwa pernyataan tersebut adalah tanggapan terhadap potongan video yang viral yang menunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda.
Video tersebut merekam pernyataan politikus PDIP, Herny Yosodiningrat, dalam sebuah forum diskusi yang mengklaim adanya perintah kepada Dirbinmas setiap polda untuk mendukung pemenangan salah satu paslon Pilpres 2024. Mabes Polri menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
BACA JUGA: Jenderal (purn) Dudung Kritik Pidato Megawati Terkait Netralitas TNI dan Polri
Sandi menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks,” ujarnya.
Mabes Polri menegaskan komitmen netralitasnya dalam menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai, dan bermartabat. Sandi menyatakan bahwa sikap netralitas adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Polri selama proses Pemilu 2024, termasuk dalam pilpres, pileg, maupun pilkada.
Sebelumnya, dalam potongan video yang viral, Herny Yosodiningrat menyampaikan lima dugaan ketidaknetralan Kapolri, termasuk memerintahkan penggunaan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu, sistem door-to-door yang tidak dapat digunakan lagi, serta pengontrolan da’i kamtibmas dengan menyediakan perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri. (*/)
(RRY)
