Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Timpora dengan tema “Penguatan Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing dalam Rangka Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dalam Masa Pemungutan Suara.” Acara ini berlangsung pada Senin, 5 Februari 2024, di Hotel Royal Kuningan Jakarta, dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi.
Dalam rapat ini, Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Fahrul Novry Azman, selaku Ketua Penyelenggara, melaporkan pentingnya peningkatan sinergitas dan koordinasi antar anggota Timpora menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024. Fokus utama adalah pengumpulan data dan informasi untuk melaksanakan deteksi, antisipasi, dan pencegahan dini terhadap WNA yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar anggota Timpora dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, khususnya pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, rapat menjadi wadah bagi pertukaran informasi tentang perlintasan, keberadaan, dan aktivitas orang asing di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam menghadapi tantangan terkait aktivitas orang asing menjelang, selama, dan pasca Pemilu 2024. Dengan jumlah WNA yang mencapai 6.147 orang per Januari 2024, pengawasan terhadap kegiatan mereka menjadi hal yang sangat vital.
BACA JUGA: Menteri Basuki Hadimuljono: Indonesia Berkomitmen pada Pengelolaan Air Global
Narasumber yang turut memberikan materi dalam rapat ini antara lain Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Agung Cahaya Sumirat, Kanit 4 Subdit 5 Keamanan Negara Dit Intelkam Polda Metro Jaya, Dwi Susanto, dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rini Rianti Andriani. Seluruh anggota Timpora Provinsi DKI Jakarta juga aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi, bertukar informasi, dan memberikan pandangan terkait keberadaan orang asing di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi ini menandai langkah nyata Timpora dalam memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi selama pemilihan umum. Timpora berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait guna menjaga integritas dan keamanan selama periode pemungutan suara. Dengan demikian, keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia akan tetap terjaga dengan baik. (*/)
(RRY)
