Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyoroti kegaduhan yang muncul terkait perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ‘meledak’ hingga 3,13 persen dalam real count KPU per Minggu (3/3) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Anies mengeluarkan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meredam kegaduhan tersebut. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa kegaduhan tersebut bisa merusak legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu.
“Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya, kalau pemilunya cacat semua. Nila setitik rusak susu sebelanga,” ujar Anies saat ditemui di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, pada Minggu (3/3).
Anies menegaskan bahwa jika terjadi peristiwa seperti itu, maka semua proses pemilu akan terganggu. Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu bisa hilang jika hal tersebut terjadi.
Dalam konteks ini, Anies juga mendesak pemerintah untuk turut bertanggung jawab dalam mengawasi dugaan kejanggalan ini. Menurutnya, tugas pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Anies menyinggung bahwa dugaan kejanggalan ini melibatkan partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, Anies menekankan bahwa pemerintah harus tetap bertanggung jawab terhadap semua pihak tanpa pandang bulu.
“Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden, tetapi bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden,” ungkap Anies.
Pernyataan Anies Baswedan ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Semua pihak, baik KPU, pemerintah, maupun partai politik, diharapkan bekerja sama untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. (*/)
(RRY)
