Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa (19/3). Kritik tersebut terutama terkait dengan seringnya pergantian jajaran direksi dan komisaris dalam perusahaan pelat merah, yang dinilai kurang jelas kompetensinya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengekspresikan kekhawatirannya terhadap keadaan Kementerian BUMN yang dianggapnya seperti “kota tanpa benteng”, terutama dalam situasi transisi pemerintahan pasca Pemilu. Ia menegaskan bahwa tanpa perencanaan struktural yang baik, rencana ke depan yang jelas, serta rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik, kemajuan yang sudah dicapai dalam empat tahun terakhir bisa saja sirna.
Perombakan jajaran direksi dan komisaris BUMN yang sering dilakukan oleh Erick Thohir di tengah tahun politik menjadi sorotan utama. Deddy menyoroti bahwa hal ini bisa menghasilkan “koboi-koboi baru” yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi VI fraksi PDIP, Darmadi Durianto, yang merasa bahwa penunjukan yang dilakukan oleh Erick belakangan ini kurang konsisten dan terkadang tidak berdasarkan kompetensi.
Kritik tersebut semakin memuncak ketika Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Meskipun latar belakang dan kompetensinya belum jelas, Siti Zahra langsung ditunjuk menjadi komisaris independen, mengundang kontroversi terkait nepotisme dan kecukupan kualifikasi.
Siti Zahra, lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior, belum memiliki profil karir yang banyak dikenal publik sebelum ditunjuk sebagai komisaris. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan terkait proses seleksi dan kualifikasi yang dijadikan pertimbangan dalam penunjukan pejabat BUMN.
Kritik terhadap kebijakan penunjukan jajaran direksi dan komisaris BUMN menjadi panggilan bagi Erick Thohir untuk lebih berhati-hati dalam memilih sosok yang akan menduduki posisi strategis dalam perusahaan pelat merah. Konsistensi, transparansi, dan kompetensi harus menjadi landasan utama dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan manajemen BUMN di masa mendatang. (*/)
(RRY)
