Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran demi pembangunan infrastruktur yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa SPI yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk memetakan risiko korupsi serta menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah. Menurut hasil SPI tahun 2023, Kementerian PUPR mencatat skor 74,21, yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,59 dan melebihi SPI Nasional yang mencapai 70,97.
“Dengan hasil SPI ini, kita harus menjadikannya sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dalam pencegahan korupsi,” ujar Menteri Basuki saat melakukan diseminasi hasil SPI Kementerian PUPR tahun 2023.
Menteri Basuki juga meminta semua unit organisasi di bawah Kementerian PUPR untuk komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari KPK melalui perbaikan tata kelola dan penguatan budaya integritas. Hal ini diharapkan akan membangun reputasi Kementerian PUPR sebagai lembaga yang berintegritas dan melayani masyarakat. Rekomendasi dari KPK meliputi peningkatan upaya pencegahan korupsi, intensifikasi sosialisasi dan kampanye, peningkatan integritas, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyatakan bahwa Kementerian PUPR tidak hanya ingin dikenal sebagai lembaga yang membangun infrastruktur, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tata kelola organisasi yang baik.
“Ketika saya pensiun nanti, saya ingin Kementerian PUPR tidak hanya meninggalkan warisan fisik infrastruktur, tapi juga warisan tata kelola organisasi yang kredibel dan dipercaya dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten,” tegas Menteri Basuki.
Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring dari KPK, juga menyoroti pentingnya penilaian integritas untuk efisiensi sumber daya dan perbaikan yang terintegrasi dengan nilai tambah. Dia menjelaskan bahwa peningkatan indeks integritas pada tahun 2023 disebabkan oleh faktor koreksi yang meningkat, termasuk pengkondisian dan konfirmasi terhadap responden serta ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan.
Dalam acara diseminasi tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, serta sejumlah pimpinan tinggi di bawah naungan Kementerian PUPR. Semua pihak sepakat bahwa peningkatan integritas dan tata kelola yang baik adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*/)
(RRY)
