Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memberikan tanggapan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun menyambut positif program tersebut, Basuki menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait rencana tersebut.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (13/3), Basuki mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah merupakan langkah bagus untuk mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa belum ada obrolan atau pembahasan resmi terkait rencana tersebut.
“Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah,” ungkap Basuki.
BACA JUGA: Jokowi Revisi Desain Istana Wakil Presiden di IKN
Meskipun demikian, Basuki menyadari bahwa program pembangunan 3 juta rumah tentunya akan berdampak pada peningkatan anggaran yang cukup besar. Biaya pembangunan satu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.
Janji pembangunan 3 juta rumah ini merupakan bagian dari rencana besar yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran dalam program yang mereka sebut sebagai Strategi Transformasi Bangsa. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, telah berjanji untuk membangun sebanyak 3 juta rumah, dengan alokasi masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan, dan 1 juta rumah di daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden.
Sementara itu, rekapitulasi sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 59,48 persen hingga Rabu (13/3) pukul 13.00 WIB, berdasarkan hasil rekapitulasi suara sementara.
Perkembangan selanjutnya terkait program pembangunan 3 juta rumah dan kontestasi Pilpres 2024 akan terus diikuti oleh publik, sambil menunggu hasil resmi dari KPU RI. (*/)
(RRY)
