Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, menyampaikan keterkaitan antara pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan usulan angket kecurangan pemilu yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 3.
Dalam acara Election Talk FISIP UI di Depok, Jawa Barat, Hasto mengungkapkan bahwa usulan hak angket yang diajukan oleh Ganjar langsung mendapat respons berupa pelaporan ke KPK. Hal ini dianggapnya sebagai suatu “setrum-setruman” yang cukup intens.
Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki opsi untuk merespons situasi tersebut secara terukur. Ia menyoroti adanya pihak yang menggunakan istilah demokrasi prosedural, namun dalam substansinya, demokrasi tersebut tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat secara utuh.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan yang mencerminkan perpaduan antara pemilu era Orde Baru tahun 1971 dan pemilu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Hasto menggambarkan adanya tindakan kecurangan dalam bentuk yang sangat bermacam-macam, termasuk penggunaan instrumen bansos untuk kepentingan elektoral.
BACA JUGA: PSI Tanggapi Komentar Hasto Kristiyanto: Adu Data dan Transparansi Partai Politik
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan bahwa ada tekanan terhadap 54 persen kepala daerah dari PDIP menjelang pemilu. Menurutnya, para kepala daerah tersebut mendapat tekanan melalui berbagai cara, seperti panggilan dari instansi terkait dan pemetaan terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh kepala daerah.
Ganjar Pranowo, yang merupakan Gubernur Jawa Tengah dan menjadi calon presiden nomor urut 3, dilaporkan ke KPK oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Laporan tersebut terkait dengan dugaan penerimaan aliran dana dari Bank Jateng terkait dengan cashback dari perusahaan asuransi.
Ganjar telah membantah tuduhan tersebut dengan tegas.
Dalam konteks politik Pilpres 2024, Ganjar dan PSI berada pada posisi yang berseberangan. Meskipun PSI awalnya menyatakan dukungan kepada Ganjar, namun akhirnya mengarahkan dukungannya ke pasangan Prabowo-Gibran.
Dinamika politik pasca-Pemilu 2024 menunjukkan ketegangan dan kompleksitas situasi politik di Indonesia. Dengan adanya berbagai tudingan dan pelaporan terkait, perjalanan politik pasca-pemilu masih menjadi sorotan utama bagi masyarakat dan pemerhati politik.
