Polda Metro Jaya menggelar rapat kerja teknis (rakernis) pengemban fungsi reserse kriminal (reskrim) untuk mendukung keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum pada penyelenggara pilkada DKI Jakarta.
“Kami perlu sinergi dengan masyarakat serta seluruh elemen, guna menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan pilkada meliputi mobilisasi, pengawasan, pengamanan, dan penanganan potensi konflik secara proaktif, ” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy saat membuka rakernis di gedung Balai Pertemuan Metro Jaya Rabu.
Djati juga menjelaskan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan Polda Metro Jaya mampu mengantisipasi dan merespons dengan cepat setiap dinamika yang terjadi selama Pilkada, serta menjamin proses demokrasi dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
Djati juga mengungkapkan saat ini Polda Metro Jaya sedang menggelar Operasi Kepolisian yang bersandi Ops Mantap Praja Jaya Tahun 2024 selama 140 hari terhitung sejak 14 Agustus hingga 31 Desember 2024.
“Dalam konteks pengamanan Pilkada, setiap personel yang terlibat harus memiliki kesiapan yang matang dan menyeluruh mulai dari pendekatan preemtif hingga langkah preventif guna pencegahan potensi konflik dan mengurangi resiko ketegangan di masyarakat serta langkah represif tindakan tegas untuk menjaga keamanan, ” katanya.
Selanjutnya Djati yang mewakili Kapolda Irjen Pol. Karyoto juga menegaskan fungsi reskrim memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas proses Demokrasi, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Tugas utama fungsi Reskrim adalah melakukan tindakan represif dan investigasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu. Dalam melaksanakan tugas ini, Reskrim tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pengawasan yang ketat selama masa kampanye hingga hari pencoblosan,” ungkapnya
Tidak lupa Djati juga menekankan dalam setiap tahapan Pilkada, personel Reskrim dituntut untuk selalu menjaga netralitas.
“Netralitas merupakan harga mati yang tidak boleh kita abaikan sebagai bentuk kunci kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ucapnya.
