Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyebut perempuan kerap menghadapi diskriminasi, marginalisasi, hingga stereotip di masyarakat. Hal ini membuat perempuan sulit mendapat kesempatan yang setara untuk menjabat di berbagai bidang, termasuk sektor publik.
Padahal, kepemimpinan perempuan di sektor publik menjadi topik yang semakin relevan di tengah upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Namun, jalan menuju keterwakilan perempuan yang signifikan di jabatan strategis masih penuh tantangan.
Meskipun regulasi seperti kuota minimum 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen telah diterapkan, target tersebut masih jauh dari tercapai. Saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 22,5 persen.
Di sektor pemerintahan, data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya hanya 17,8 persen, sementara JPT Pratama bahkan lebih rendah, yakni 16 persen.
Arifah mengatakan, padahal, kepemimpinan perempuan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan negara yang lebih inklusif.
Riset menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki korelasi positif terhadap performa organisasi. Namun, kesenjangan representasi ini tidak hanya soal kualifikasi, tetapi juga terkait dengan tantangan unik yang dihadapi perempuan selama masa karier mereka.
Menteri PAN RB, Rini Widyantini mengatakan meski perempuan mendominasi jumlah ASN yakni sekitar 57 persen dari 4,7 juta ASN, mereka masih kurang terwakili di jabatan struktural.
Ia mengatakan Hal ini bukan karena mereka kurang kompeten, tetapi karena faktor biologis seperti kehamilan dan melahirkan yang sering kali dianggap menghambat karier mereka.
#
(Muhammad Nuzul Ramadhan-Redaksi)
