Aliansi Dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) berencana menggelar aksi besar yang bertujuan menuntut tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN yang belum diberikan sejak 2020. Anggun Gunawan selaku Ketua ADAKSI mengatakan, bahwa di awal februari akan diadakan aksi tersebut di Jakarta.
Ia juga menjelaskan bahwa ADAKSI juga akan melaksanakan aksi demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia.
ADAKSI mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan peraturan presiden mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. Kedua, mereka mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran tukin telah dialokasikan dalam APBN 2025. Tuntutan yang terakhir adalah tentang penyusunan jadwal yang pasti terkait pelaksanaan pencairan tukin tersebut.
Sebagai catatan, tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), termasuk dosen, yang besarannya ditentukkan berdasarkan evaluasi jabatan serta pencapaian kinerja.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifah berharap terhentinya pencairan tunjangan kinerja ASN tersebut dapat segera diatasi. Dengan adanya perubahan struktur, tanggung jawab atas anggaran dan program akan dialihkan kepada pihak yang sesuai dengan struktur baru. Ledia mengatakan, bahwa Komisi X DPR sudah pernah membahas tentang anggaran tersebut bersama Kementerian Diktisaintek.
Selain itu, Menko PMK, Praktino menjelaskan bahwa anggaran tukin tersebut masih berlangsung antara Kementerian Diktisaintek dengan Kemenkeu. Komisi X DPR turut mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk memastikan berbagai langkah yang diperlukan guna mempercepat pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen.
Rafa Natha – Redaksi
