Pemprov DKI Jakarta sedang merencanakan mebuat QR code untuk warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kg. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan hal ini dikarenakan banyaknya warga luas Jakarta yang beli gas di Ibu Kota. Selain itu, Hari juga sudah mengatur berapa pengguna elpiji yang ada di Jakarta dan siapa yang berhak untuk menerima.
Menurut Hari, subsidi yang tepat sasaran bisa menunjukkan jumlah pasti penggunaan gas elpiji di Jakarta. Nantinya, data tersebut bisa jadi kajian agar tidak ada kelangkaan gas di Jakarta. Selain itu, selama ini pedagang di pangkalan gas hanya cek apakah pembeli membawa KTP atau tidak saja, tanpa mengecek apakah KTP DKI atau bukan. Jadi nanti ketika pembelian menggunakan QRIS sudah diberlakukan, begitu di-tap ketahuan apakah KTP-nya DKI atau bukan.
Meski begitu, menurut Hari, nantinya penggunaan gas bersubsidi juga akan diperketat. Hanya orang berpenghasilan rendah saja yang berhak membeli gas melon tersebut dan orang yang tergolong mampu sudah harus menggunakan gas elpiji yang 12 kg atau yang jaringan gas.
