Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mendukung pengendalian inflasi dengan membangun infrastruktur yang dapat menekan biaya produksi dan distribusi barang, sehingga mengurangi beban logistik.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, irigasi, dan penyediaan air baku berperan penting dalam ketahanan pangan. Infrastruktur ini membantu menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga pangan. Hingga saat ini, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 dari 61 bendungan yang ditargetkan, dengan 8 lainnya akan rampung setelah 2024. Kehadiran bendungan ini akan meningkatkan luas irigasi hingga 396 ribu hektare, menyediakan tambahan air baku sebesar 52 meter kubik per detik, serta berkontribusi pada pembangkit listrik, pengendalian banjir, konservasi air, dan pariwisata.
Dalam periode 2015-2024, pemerintah juga telah membangun irigasi baru seluas 1,24 juta hektare dan merehabilitasi 4,62 juta hektare jaringan irigasi. Luas lahan sawah yang mendapatkan irigasi dari bendungan meningkat dari 825 ribu hektare pada 2014 menjadi 1,4 juta hektare pada 2024.
Selain itu, konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi prioritas untuk mengurangi biaya logistik. Dalam satu dekade terakhir, telah dibangun 2.432 km jalan tol dan 5.999 km jalan nasional non-tol. Pada 2024, program percepatan konektivitas jalan daerah telah menangani 3.139 km jalan dan membangun 2.682 meter jembatan.
Kementerian PU juga berupaya mengurangi risiko bencana banjir yang dapat menghambat distribusi barang dan jasa dengan membangun infrastruktur pengendali banjir serta pengaman pantai sepanjang 2.041 km. Upaya ini melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan erosi, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga akibat gangguan distribusi.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa, pemerintah tetap menjalankan program padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal. Sejak 2020 hingga 2024, program ini telah menyerap 4,12 juta tenaga kerja.
Namun, dengan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 80 persen pada 2025, dikhawatirkan akan ada dampak terhadap kelancaran distribusi barang, biaya logistik, serta serapan tenaga kerja di sektor infrastruktur. Wamen Diana menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini.
#
Ayesha Julia Putri – Redaksi