Government

Kementerian PU Revisi Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN untuk Wujudkan Identitas Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono pada Jumat, 21 Februari 2025. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil audiensi dengan Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 mengenai progres pembangunan IKN, khususnya terkait desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

Terkait revisi desain kawasan legislatif, AHY menjelaskan, beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya Gedung Sidang Paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain. Pihaknya berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

Diana, yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengungkapkan, seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, pihaknya juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

Mengenai keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain.

AHY merasa bahwa perkembangan ini telah menunjukkan hasil yang baik dan saat ini hanya menunggu penyesuaian desain selesai. Namun, ia meminta agar diperhatikan aspek material, biaya, kemudahan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan ketahanan untuk disampaikan kepada Prabowo terkait pilihan alternatif yang nantinya akan diputuskan.

Rifkah Kusmita Juniati – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...