Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menyampaikan hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. AHY menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang kuat dianggap sebagai faktor utama dalam mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, serta penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam menghadapi rekonstruksi anggaran, pemerintah berkomitmen untuk menyusun ulang dan memprioritaskan proyek-proyek yang paling strategis. Selain itu, pembiayaan infrastruktur tidak hanya akan bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat tersebut juga membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025, termasuk kesiapan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau. Strategi pengurangan kemacetan juga menjadi perhatian, terutama karena perayaan Nyepi berdekatan dengan Lebaran tahun ini. AHY menyatakan bahwa pemerintah sedang merumuskan dan menyelesaikan koordinasi terkait hal tersebut, dengan perhitungan yang matang, sebelum diumumkan kepada masyarakat.
Terkait pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pemerintah berfokus pada percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti perumahan, perhubungan, dan fasilitas pemerintahan di empat provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. AHY menjelaskan bahwa keempat provinsi tersebut masih membutuhkan pusat pemerintahan yang belum tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan lahan yang diperlukan, sementara pemerintah pusat, termasuk Kementerian PUPR, akan membantu dalam pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut.
Menutup pernyataannya, AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur, mendengar aspirasi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
(Christy Gracia Manalu – Redaksi)
