Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia membahas kebijakan strategis di bidang pekerjaan umum dan menegaskan bahwa infrastruktur yang andal menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Dody menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan nasional. Dukungan dari kepala daerah dinilai sangat penting agar penyelenggaraan infrastruktur di sektor pekerjaan umum dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Pengembangan wilayah diharapkan dapat dilakukan secara optimal, termasuk penguatan fungsi kota-kota tematik yang berfokus pada industri, pariwisata, dan pusat pemerintahan. Selain itu, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya pendapatan per kapita dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,48 triliun, hasil dari efisiensi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp110,95 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai sektor infrastruktur, termasuk sumber daya air. Salah satu program utama adalah pembangunan serta rehabilitasi sistem irigasi, rawa, dan jaringan irigasi air tanah guna memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan irigasi, terutama yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, guna mencapai swasembada pangan secara nasional.
Di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, anggaran akan dialokasikan untuk pemeliharaan jalan, rehabilitasi jembatan yang mengalami kerusakan berat, serta pembangunan jembatan gantung dengan skema Multi Years Contract (MYC). Sementara itu, di sektor infrastruktur permukiman, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat melalui penyediaan sistem air minum, pengelolaan sanitasi, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas dan Sanimas.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Program lain yang turut dijalankan mencakup Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran infrastruktur strategis juga disiapkan untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas publik seperti madrasah, pasar, stadion, gedung pemerintahan, serta universitas. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat.
Dalam acara tersebut, sejumlah menteri turut hadir untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi.
Menteri Dody berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Kerja sama yang erat diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Rafa Natha – Redaksi
