Pemerintah memutuskan memblokir anggaran sebesar Rp14 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akibatnya, proyek pembangunan tersebut harus dihentikan sementara karena dana belum cair. Pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan IKN akan dialihkan ke program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Analis ekonomi Ronny P. Sasmita menilai bahwa langkah Prabowo ini sejalan dengan visinya untuk memastikan setiap anggaran memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan IKN tidak memberikan efek signifikan pada ekonomi nasional dibandingkan program lain yang lebih prioritas. Ia pun memperkirakan pembangunan IKN ke depannya mungkin akan dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Sejumlah pakar ekonomi melihat bahwa pembangunan IKN memang seharusnya lebih banyak mengandalkan investasi swasta. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menekankan bahwa proyek ini dirancang agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah. Ia menyarankan pemerintah untuk mencari cara agar proyek ini tetap menarik bagi investor swasta, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.
Meski sempat muncul kabar bahwa pembangunan IKN akan dihentikan, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw memastikan proyek tetap berjalan. Fokus pembangunan akan diarahkan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung lainnya. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, terutama dalam memastikan proyek ini tidak menjadi mangkrak di tengah jalan seperti kasus proyek-proyek besar lainnya di masa lalu.
#
Ayesha Julia Putri – Redaksi
