Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025, pukul 18.30 WIB, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat. Sebelum sidang berlangsung, Kemenag akan melakukan pemantauan hilal (rukyatul hilal) di 125 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan para ahli falak dari Kantor Wilayah Kemenag, Kemenag Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait.
Berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), ijtimak menjelang Ramadhan diperkirakan terjadi pada Jumat pagi pukul 07.44 WIB. Pada hari rukyat, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, sementara sudut elongasi berkisar antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
Hasil rukyat hilal yang diperoleh dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat yang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.
Sidang isbat tersebut akan dipimpin oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dan dihadiri oleh berbagai pihak, seperti perwakilan organisasi masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.
Sidang akan terdiri dari tiga rangkaian utama, yaitu pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan, dan penetapan awal Ramadhan berdasarkan hasil sidang.
Di sisi lain, menjelang bulan suci ini, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah untuk memastikan stabilitas harga komoditas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Beberapa bahan pangan, seperti telur ayam, cabai rawit merah, dan daging sapi, mulai mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan. Ia berharap Satgas Pangan dapat memastikan kenaikan harga ini tidak berlanjut dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Selain itu, harga minyak goreng subsidi Minyakita masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Pemerintah diminta segera mengatasi permasalahan ini mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang banyak dicari saat bulan puasa. Satgas Pangan juga didorong untuk terus memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran serta menindak tegas pihak-pihak yang berusaha memainkan harga demi keuntungan pribadi.
Lalu, DPR juga akan turut mengawasi pergerakan harga pangan agar masyarakat bisa menjalankan ibadah selama Ramadhan dengan khidmat. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menjadwalkan operasi pasar murah yang akan berlangsung hingga 29 Maret 2025 atau tiga hari sebelum Lebaran. Operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dengan adanya upaya dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadhan dengan lancar, baik dalam aspek ibadah maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Andhika Rakatama – Redaksi
