Pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat solusi banjir. Dalam rapat koordinasi pada Kamis (13/3/2025), yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, serta Gubernur Jakarta, Pramono Anung, disepakati bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada 2026.
Program ini akan dilaksanakan dengan memastikan kelancaran proses teknis dan administratif. Fokus utama adalah mempercepat pembebasan lahan, yang diharapkan bisa dimulai bertahap dari tahun ini hingga tahun depan. Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta dalam jangka menengah, yang bertujuan mengatasi sekitar 40% potensi banjir di ibu kota. Dody juga menekankan pentingnya normalisasi untuk mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air dengan optimal.
Selain normalisasi sungai, pengendalian banjir Jakarta juga dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain pembangunan dua bendungan kering di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter. Semua proyek ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak banjir secara menyeluruh.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, terutama di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km. Proses pengadaan tanah ini ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025, sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada Juli 2025.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung menambahkan bahwa Pemprov Jakarta akan memastikan pendekatan yang manusiawi terhadap warga terdampak, dengan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang adil. Dody Hanggodo pun menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Jakarta, ia optimistis program ini dapat diselesaikan tepat waktu.
(Christy Gracia Manalu – Redaksi)
