Dalam beberapa waktu terakhir, isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali marak terjadi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, KSPI mencatat sekitar 60 ribu buruh telah terkena PHK selama bulan Januari, Februari, dan awal Maret. Menurut Iqbal, PHK berpotensi menimbulkan efek seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Iqbal menekankan bahwa persoalan PHK perlu menjadi perhatian serius bagi Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Iqbal juga mengingatkan akan potensi ancaman yang merupakan efek dari Presiden Amerika Serikat, Trump, yang memberlakukan kebijakan tarif yang lebih ketat pada tahun 2025. Hal ini bisa menyebabkan harga produk Indonesia di pasar Amerika melonjak, sehingga menurunkan daya beli masyarakat di sana terhadap barang dari Indonesia. Akibatnya, produksi dalam negeri bisa menurun, yang berujung pada penutupan pabrik atau PHK sebagian pekerja.
Berdasarkan analisa awal tim KSPI, angka potensi PHK dalam tiga bulan ke depan bisa mencapai 50 ribu buruh. Iqbal Bersama pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo, dan mendapatkan respon positif. Prabowo juga meminta agar semua pihak tetap tenang dan tidak mengambil Langkah dengan tergesa-gesa. Sebagai bentuk antisipasi, Iqbal mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani isu PHK. Satgas ini bertugas memetakan data-data PHK serta mengidentifikasi perusahaan yang berada di ambang krisis. Selain itu, satgas juga akan memberikan solusi dan langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mencegah PHK.
Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah tengah menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, satgas PHK nantinya akan berperan memberikan informasi dan mengarahkan buruh yang terkena PHK untuk mengakses peluang kerja yang disediakan pemerintah.
Andhika Rakatama – Redaksi
