Presiden Prabowo mengundang sejumlah jurnalis senior dan pemimpin redaksi untuk berdiskusi mengenai berbagai isu penting yang tengah menjadi sorotan publik. Pertemuan ini dilakukan sebanyak dua kali. Wakil Pemimpin Redaksi Republika.com, Stevy Maradonna menyampaikan pada wawancaranya di siaran pagi Most Radio, bahwa pada pertemuan pertama, diskusi berlangsung hampir enam jam. Selain itu, Stevy juga mengatakan, ini kali pertamanya seorang kepala negara memberikan waktu lebih dari satu jam untuk berdiskusi oleh pers. Selain itu, Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhidin, juga termasuk di antara peserta undangan tersebut. Forum ini memunculkan harapan bagi para jurnalis senior agar pemerintah tidak sekadar mendengarkan, namun juga mengambil tindakan nyata terhadap berbagai permasalahan tersebut. Adanya forum ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap pers
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas sejumlah isu strategis, diantaranya membahas mengenai revisi Undang-Undang TNI yang mendapat penolakan dari berbagai pihak, dan teror terhadap pers, yang dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, Prabowo juga dimintai pandangannya mengenai dugaan tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Para Pemred juga mempertanyakan perkembangan RUU Polri, yang menuai kekhawatiran publik karena dikhawatirkan memberi kewenangan lebih besar kepada institusi kepolisian. Tak hanya isu politik dan keamanan, isu ekonomi juga menjadi pembahasan penting. Para pemred menanyakan respon Prabowo atas kebijakan tarif baru Amerika Serikat, kondisi pasar modal, serta kekhawatiran akan ancaman pengangguran.
Di sisi lain, Stevy juga membahas mengenai Presiden Prabowo yang sedang dalam perjalanan ke negara-negara Timur Tengah. Hal ini memunculkan sejumlah isu menarik yang menjadi sorotan publik. Selain kunjungan kenegaraan yang melibatkan pembahasan hubungan bilateral dan multilateral, terdapat kabar bahwa pemerintah Indonesia berencana menginisiasi pemindahan pengungsi Palestina, khususnya dari Gaza, ke Indonesia.
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, beberapa sumber internasional mengindikasikan bahwa arah kebijakan tersebut sedang dibahas. Sebelumnya, Prabowo pernah menyatakan bahwa Indonesia siap menampung pengungsi Gaza yang ingin diungsikan demi keselamatan mereka. Namun, wacana ini juga menimbulkan perdebatan, karena dalam konteks perjuangan rakyat Palestina, terutama di Gaza, pemindahan mereka ke negara lain dianggap tidak sejalan dengan konsep perjuangan mereka terhadap pendudukan Israel atas Palestina.
Lalu, isu ekonomi juga menjadi sorotan. Prabowo menggelar sarasehan ekonomi bersama para stackholder, mulai dari pengusaha, buruh, nelayan, petani, hingga para menteri. Menurut Stefy, ada satu hal yang sangat menarik, yakni pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan deregulasi kebijakan ekonomi, dengan pelonggaran sejumlah aturan yang sebelumnya dinilai terlalu ketat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Andhika Rakatama – Redaksi
