Pemerintah akan menggelar kembali retret kepala daerah jilid kedua. Hal ini dilakukan karena pada pelaksanaan sebelumnya, belum seluruh kepala daerah ikut dan beberapa kepala daerah bahkan dilarang mengikuti kegiatan tersebut karena kasus tertentu, seperti ada yang bepergian ke luar negeri tanpa izin. Pengamat politik dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mempertanyakan urgensi pelaksanaan retret ini. Menurutnya, retret semacam ini tidak memiliki kejelasan tujuan, karena kalau dilihat dari kurikulum yang ada, kegiatan ini lebih banyak diisi oleh para pejabat pusat yang menyampaikan program-program mereka, sementara kepala daerah hanya diminta mengikuti arahan tanpa kesempatan untuk berdiskusi.
Ray mengatakan, apabila tujuan kegiatan hanya sebatas penyampaian visi dan aturan, seharusnya bisa memanfaatkan teknologi digital, tanpa harus mengumpulkan ratusan kepala daerah di satu tempat. Namun, jika yang ingin dibangun adalah kerja sama yang efektif antar kepala daerah, mungkin memang dibutuhkan team building. Selain itu, retret ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan komunikasinya masih satu arah, ditambah ada salah satu pemateri menyebut bahwa yang ada hanyalah visi presiden, sementara kepala daerah tidak diberi ruang untuk menyampaikan gagasannya sendiri.
Ray juga menyinggung soal anggaran apalagi pemerintah sedang melakukan efisiensi. Menurut Rey, kegiatan seperti ini justru memerlukan biaya besar, untuk mengundang ratusan kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia, akomodasi, perlengkapan, seragam, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan, pada retret pertama masih ditemukan kepala daerah yang tidak mengenakan seragam, yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan. Ray juga mencontohkan bagaimana kepala daerah di Jawa Barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan terkait karya wisata pelajar. Ini menunjukkan perlunya ruang dialog yang lebih terbuka, bukan komunikasi satu arah.
Selain itu, Ray mengkritik pendekatan bergaya militeristik dalam kegiatan ini. Menurutnya, sebagai pejabat sipil, kepala daerah seharusnya didorong untuk membangun argumentasi dan berdialog, bukan diarahkan melalui pendekatan komando seperti di militer.
Andhika Rakatama – Redaksi
