Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan kesiapan mendukung penyelarasan rencana pembangunan nasional dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas pada 5 Mei 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang hadir mewakili Menteri PU, menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, dan prasarana strategis.
RKP 2026 akan difokuskan pada pengurangan ketimpangan wilayah, khususnya melalui peningkatan kontribusi ekonomi dari kawasan timur Indonesia. Tema besar yang diangkat adalah kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Prioritas pembangunan meliputi sektor pangan, energi, air, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta inovasi teknologi.
Pemerintah juga menetapkan target pembangunan nasional tahun 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,3 persen, penurunan kemiskinan hingga 6,5–7,5 persen, dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Kementerian PUPR menegaskan pentingnya keterpaduan perencanaan infrastruktur dengan pengembangan wilayah yang berbasis kebijakan nasional, potensi daerah, dan sumber pendanaan.
Baca artikel lainnya di: most1058fm.com/
Ayesha Julia Putri – Redaksi
