Kasus korupsi yang melibatkan petinggi perusahaan tekstil raksasa, Sritex, tengah menjadi sorotan publik. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2013–2021 yang juga menjabat sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, mengatakan, kasus tersebut sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak lama. Dari awal, indikasi penyimpangan terlihat jelas, mengingat sistem yang dibangun tampak sangat terstruktur untuk mengeluarkan dana secara tidak wajar. Salah satu kejanggalan utama yang disorot adalah pemberian kredit bernilai fantastis kepada Perusahaan Sritex. Padahal dalam prinsip perbankan, seharusnya ada penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat.
Yudi mempertanyakan bagaimana kredit sebesar itu bisa lolos, sementara untuk pengajuan pinjaman kecil saja prosesnya bisa berlarut-larut. Hal tersebut mengindikasikan adanya kelalaian serius atau bahkan keterlibatan dari pihak internal bank. Yang lebih mencurigakan lagi adalah cara Sritex dalam mengajukan kredit. Laporan keuangan perusahaan tampaknya telah dimanipulasi. Pada tahun 2020, Sritex sempat melaporkan keuntungan sebesar Rp1,5 triliun, namun tak lama kemudian mendadak mencatat kerugian belasan triliunan rupiah. Perubahan drastis ini dianggap tidak masuk akal dan menjadi salah satu indikasi adanya rekayasa keuangan.
Yudi menjelaskan bahwa modus seperti ini bukan hal baru. KPK sebelumnya sering menemukan pola serupa, di mana pinjaman dicairkan terlebih dahulu dengan harapan bisa dibayar di kemudian hari. Padahal, jika dari awal prosesnya sudah menyimpang, hampir pasti utang tersebut akan macet. Kalaupun ada pembayaran di awal, biasanya hanya bersumber dari dana pinjaman itu sendiri. Yudi juga berharap agar pengungkapan kasus terebut tidak berhenti pada perusahaan saja, namun merambah ke pihak-pihak perbankan yang terlibat. Dugaan tindak pidana pencucian uang pun harus menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga seperti PPATK atau OJK.
Di akhir pernyataannya, Yudi menekankan pentingnya langkah-langkah penyelamatan, agar aset negara bisa diselamatkan sebanyak mungkin. Penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, menyasar semua pihak yang terlibat, agar kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan hukum bisa kembali terjaga.
Andhika Rakatama – Redaksi
