Industri perhotelan di Indonesia tengah menghadapi tantangan berat. Sejumlah pelaku usaha telah melakukan pengurangan jam kerja, bahkan ada yang menghentikan proses rekrutmen dan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga melaporkan, bahwa sekitar 70% pengusaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan efisiensi dan PHK. Dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah turut dirasakan secara signifikan oleh sektor perhotelan dan restoran. Banyak kebijakan yang dinilai justru menekan keberlangsungan usaha, sehingga seolah “membunuh” industri yang bergantung pada stabilitas kunjungan dan layanan ini.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nurjaman menyampaikan bahwa libur panjang yang dimulai sejak Mei lalu juga memberikan tekanan tersendiri. Menurutnya Nurjaman, libur panjang menurunkan produktivitas perusahaan, sementara di sisi lain pengusaha tetap harus membayar gaji karyawan secara penuh. Nurjaman juga menyoroti efektivitas Satuan Tugas PHK. Nurjaman menilai bahwa satgas tersebut belum mampu memberikan solusi nyata, karena semestinya keberadaan satgas difokuskan untuk mencegah PHK melalui penciptaan lapangan kerja. Nurjaman menekankan bahwa keberlangsungan usaha adalah hal yang utama. Tanpa adanya pelayanan karena operasional terganggu, hotel tidak bisa bertahan.
Menurutnya Nurjaman, pemerintah harus mulai memfokuskan diri pada strategi penciptaan lapangan kerja secara nyata. Pengusaha tidak mungkin terus-menerus menggaji karyawan tanpa adanya hasil atau produksi yang berjalan. Oleh karena itu, kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung keberlanjutan usaha. Nurjaman juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap kontradiktif, di satu sisi meminta pengusaha tidak melakukan PHK, namun di sisi lain justru mengeluarkan kebijakan yang memicu PHK. Nurjaman berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat preventif dan mampu memitigasi risiko lebih awal, bukan sekadar merespons ketika situasi sudah memburuk. Nurjaman mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium terhadap kebijakan efisiensi, agar industri hotel dan restoran bisa kembali hidup dan bangkit dari tekanan.
Andhika Rakatama – Redaksi
