Kota Bogor saat ini tengah menjalani puncak pelaksanaan tahunan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, yang ditujukan bagi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Proses tahun ini menyita perhatian publik secara luar biasa, dengan lebih dari 13.700 pendaftar yang bersaing memperebutkan hanya 6.724 kursi di SMP negeri se-Kota Bogor. Sistem pendaftaran daring yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi, dengan pembagian jalur seleksi berdasarkan zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Saat hasil seleksi diumumkan pada 1 Juli, ribuan keluarga merasakan campuran emosi antara kebahagiaan dan kekecewaan.
Permasalahan utama dalam SPMB tahun ini terletak pada tingginya daya saing akibat keterbatasan daya tampung, terutama di sekolah-sekolah negeri favorit yang sangat diminati masyarakat. Di sejumlah sekolah, jumlah pendaftar melebihi kapasitas yang tersedia hingga lebih dari dua kali lipat, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang kesetaraan akses terhadap pendidikan negeri. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem zonasi untuk menjamin distribusi yang lebih adil, sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat atau strategis tetap menjadi pusat perhatian para calon siswa. Akibatnya, lebih dari 7.000 siswa tidak lolos seleksi, yang kembali memunculkan sorotan terhadap kebutuhan perluasan daya tampung dan investasi pendidikan publik.
Sebagai tindak lanjut dari hasil seleksi, Pemerintah Kota Bogor membuka proses daftar ulang bagi siswa yang diterima, mulai tanggal 2 hingga 4 Juli. Para siswa diwajibkan untuk membawa dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Lulus (SKL), dan bukti resmi penerimaan. Di sisi lain, pihak Dinas Pendidikan menegaskan bahwa sistem seleksi telah berjalan secara objektif dan sesuai regulasi, tanpa intervensi pihak mana pun. Namun, masih terdapat kekhawatiran dari orang tua terkait minimnya kanal komunikasi dan mekanisme banding bagi peserta yang merasa dirugikan.
Proses SPMB tahun ini mencerminkan kemajuan sekaligus tantangan dalam sistem pendidikan nasional yang sedang bertransformasi. Digitalisasi dan mekanisme seleksi yang lebih transparan patut diapresiasi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam infrastruktur, daya tampung sekolah, dan tata kelola wilayah. Bagi Pemerintah Kota Bogor, momentum ini menjadi pengingat penting bahwa perlu ada langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan negeri, baik melalui pembangunan sekolah baru maupun kolaborasi strategis dengan sekolah swasta. Seiring meningkatnya persaingan dari tahun ke tahun, hanya kebijakan berani dan investasi berkelanjutan yang dapat menjamin tidak ada anak yang tertinggal akibat terbatasnya kursi di sekolah negeri.
Alexander Jason – Redaksi
