Pemerintah resmi memastikan tengah menyiapkan pembentukan Kementerian Haji sebagai lembaga baru yang khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/08/2025) kemarin.
Prasetyo menjelaskan, rencana pembentukan Kementerian Haji merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Haji yang sedang digodok pemerintah bersama DPR. Selama ini, pengelolaan haji berada di bawah sebuah badan negara, namun dengan semakin besarnya kebutuhan pelayanan jamaah, pemerintah menilai perlunya peningkatan status kelembagaan menjadi kementerian.
Menurut Prasetyo Hadi, draf RUU Haji sudah memuat Daftar Inventarisasi Masalah yang mencantumkan pembentukan Kementerian Haji sekaligus perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Mensesneg menegaskan bahwa kehadiran kementerian khusus ini bukan hanya menyangkut urusan birokrasi, melainkan juga untuk memperkuat diplomasi dan kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi. Dengan adanya status kementerian, pemerintah berharap koordinasi terkait kuota, fasilitas, hingga pelayanan jamaah bisa dilakukan lebih efektif dan cepat.
Fito Wahyu Mahendra – Reporter
