Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Penandatanganan berlangsung pada Selasa (5/8) di Pendopo Kementerian PU, dihadiri langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN Dadan Hidayana.
Penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan wujud dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini menjadi komitmen dan peran aktif Kementerian PU dalam pengembangan infrastruktur sosial, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat (SR).
Menteri Dody mengatakan, Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan SR. Saya sudah instruksikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama seperti kita membangun SR. Salah satunya termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah melalui Zoom Meeting, agar mereka dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG. Target kita adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu. Ia menambahkan, pemilihan lokasi akan menjadi wewenang BGN, sementara pembangunan fisiknya akan ditangani oleh Kementerian PU. “Insyaallah proses ini akan berjalan lebih baik karena kebutuhan lahannya relatif kecil dibanding Sekolah Rakyat. Semoga antusiasme kepala daerah juga tinggi.
Kepala BGN Dadan Hidayana juga menegaskan, pentingnya kerja sama ini sebagai tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional. “Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga membutuhkan perhatian khusus. Dengan bantuan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai,” kata Kepala BGN Dadan.
BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN. Untuk tahun ini, target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.
Sebagai bentuk konkret dukungan, Kementerian PU telah menerbitkan Keputusan Menteri PU No. 628/KPTS/M/2025 yang berisi tiga desain prototipe bangunan SPPG: dua desain modular dan satu desain konvensional. Desain ini ditujukan untuk mempercepat proses perencanaan dan perizinan pembangunan. Tiga unit SPPG juga telah dibangun menggunakan dana CSR BUMN Karya di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen, memanfaatkan lahan milik Kementerian PU.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
