Badan Gizi Nasional secara resmi melarang penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food dalam Program Makan Bergizi Gratis, dan sebaliknya mewajibkan penggunaan produk lokal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diumumkan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Minggu (28/9) kemarin, sebagai respons atas kritik luas mengenai kualitas menu MBG yang dinilai tidak memperhatikan aspek gizi.
Nanik mengatakan, Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Kebijakan ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang besar bagi UMKM lokal berkembang dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan aturan baru yang diberlakukan. Menurutnya, produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan sejenisnya diwajibkan menggunakan hasil produksi lokal, dengan pengecualian susu di daerah yang belum memiliki peternakan.
“Untuk olahan daging seperti sosis, nugget, atau burger, prioritasnya tetap pada produk lokal atau UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar di BPOM, dan hanya boleh beredar maksimal satu minggu sejak tanggal produksi,” terangnya.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan ultra proses dalam menu MBG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menuai kritik keras setelah berbagai kasus keracunan makanan terjadi di beberapa daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga September 2025 mencatat lebih dari 6.452 anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.
Tigor mengatakan, Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti. Ia menegaskan tidak mentolerir penggunaan produk-produk pabrikan dalam program tersebut. “Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” tambah Tigor
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
