Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN, Erick Thohir, menyebut pemerintah sedang mengkaji skema baru untuk meringankan beban PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di proyek Kereta Cepat Whoosh.
Erick mengatakan, nantinya KAI hanya akan menanggung kewajiban di sisi sarana perkeretaapian. Sementara pembangunan prasarananya, seperti rel dan stasiun, bakal ditanggung pemerintah.
“Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa fasilitas pendukung itu diusulkan jadi milik pemerintah. Tapi untuk keretanya, semua operasional tetap di KAI,” katanya, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Saat ini, Kereta Cepat Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan ini merupakan joint venture antara konsorsium Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan saham 60 persen. Sementara konsorsium China lewat Beijing Yawan HSR Co. Ltd menggenggam 40 persen.
PSBI sendiri terdiri dari empat BUMN, yaitu KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Adapun KAI menjadi pemegang saham mayoritas KCIC dengan kepemilikan saham 51,37 persen. Pada semester I-2025, KCIC mencatatkan kerugian Rp 1,6 triliun. Dari jumlah itu, KAI harus menanggung Rp 1,42 triliun sebagai pemegang saham terbesar di PSBI.
Erick menyampaikan, pembagian kewajiban antara sarana dan prasarana bakal dinegosiasikan ulang dengan konsorsium pihak China. Tapi kan perlu kesepakatan dengan pihak Chinanya. Karena memang kerja sama Indonesia dengan China.
Meski begitu, Erick menegaskan negosiasi ulang tersebut bukan ranah Kementerian BUMN, melainkan ranah kementerian terkait lainnya. “Kan nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya kementerian lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan pihaknya sedang mencari jalan keluar soal utang jumbo proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Operasionalnya kan sedang kita lihat bagaimana nanti solusi jangka panjangnya mengenai utang-utang daripada konsorsium ini yang cukup besar ya. Ini yang nanti akan kita sampaikan,” ujar Dony, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Dony menegaskan, penyelesaian masalah utang tidak boleh sampai mengganggu kinerja KAI ke depannya. Restrukturisasi utang proyek kereta cepat sendiri jadi bagian dari 22 program yang ditargetkan dan Danantara dapat beres dalam lima bulan ke depan. Solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita tawar, kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian dari kereta cepat ini.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
