Peringatan Hari Jadi ke-77 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ditandai dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) bertema “Road Map Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri”. Acara yang berlangsung pada Rabu, 24 September 2025 ini dipimpin Perwira Tinggi Baintelkam Polri, Irjen Pol Arradina Zessa Devy, yang menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat pengarusutamaan gender melalui peta jalan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin kelima mengenai kesetaraan gender.
Dalam diskusi tersebut, Arradina menyampaikan bahwa hasil kajian akan ditindaklanjuti dengan kolaborasi lintas sektor. Dukungan terhadap penerapan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender juga disebut sebagai fondasi penting.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, turut mengapresiasi langkah afirmatif Polri, termasuk pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) di bawah Bareskrim Polri sejak 2024. Menurutnya, sinergi ini memperkuat perlindungan hukum yang responsif gender.Namun, Veronica juga menyoroti tantangan besar dalam hal keterwakilan perempuan di tubuh Polri. Dari total 443.971 personel Polri, hanya 28.302 di antaranya adalah polwan, atau sekitar 6,4 persen, jauh dari target 30 persen.
Veronica menekankan bahwa polwan memiliki peran ganda, baik sebagai pelindung dengan pendekatan berbasis korban, maupun sebagai penegak hukum pada kasus kekerasan berbasis gender. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan kepemimpinan dan pendidikan PUG dianggap sangat penting untuk membangun budaya kerja yang lebih inklusif.
Sekretaris Kementerian PAN-RB, Reni Suzana, menambahkan bahwa polwan memiliki potensi besar dalam mendorong edukasi publik. Menurutnya, peran di Dittipid PPA dan PPO bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas organisasi, tetapi juga menghadirkan perlindungan yang lebih responsif gender di masyarakat. Dengan capaian peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi 91,85 persen pada 2024 dan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi 0,447 persen pada 2023, FGD ini disebut sebagai momentum penting bagi Polri untuk memperkuat komitmen kesetaraan gender sejalan dengan agenda nasional dan tujuan global SDGs.
Alexander Jason – Redaksi
