Salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yaitu revitalisasi satuan pendidikan, berhasil mencapai kemajuan yang signifikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa dari total sasaran 13 ribu lebih sekolah, saat ini sudah ada 11 ribu lebih sekolah yang melengkapi administrasi dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemendikdasmen.
“Jadi berdasarkan data yang kami himpun, dapat kami estimasikan bahwa di akhir bulan September ini ada 12 sekolah yang rampung. Oktober nanti kami optimis akan ada 800-an sekolah lebih yang menyelesaikan bangunan fisik, dan akhir tahun kami yakin seluruh target akan terpenuhi,” ujar Dirjen Gogot, Kamis (10/9).
Rinciannya adalah 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Persentasenya yaitu sekolah negeri 75,8 persen dan sekolah swasta 24,2 persen. Program revitalisasi sekolah yang berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini dilaksanakan melalui skema swakelola.
Dirjen Gogot menguraikan, bahwa terdapat tiga pembaruan penting sebagai berikut yakni pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melainkan oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas.
Gogot mengatakan, Swakelola bukan hal baru, pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah diberi kewenangan penuh untuk merancang, membelanjakan, membangun, dan wajib mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional.
Sementara terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada sekolah yang sedang dibangun, ia mengatakan tidak akan mengalami kendala karena guru tidak dibebani dengan tugas administrasi revitalisasi sekolah.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
