Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) batal demo “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II” pada hari ini, Selasa (2/9/2025). Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muzzamil Ihsan mengaku khawatir aksi tersebut ditunggangi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan gerakan tetap murni, tanpa ditunggangi kepentingan atau kelompok yang tidak bertanggung jawab,” kata Muzzamil Ihsan, Selasa (02/09).
Menurut Ihsan, aliansi BEM SI masih merumuskan langkah yang paling tepat dan memberikan solusi untuk pemerintah. BEM SI hari ini masih mematangkan langkah dan menyusun strategi yang tepat, kami ingin hadir bukan sekadar menuntut tapi juga hadir sebagai solusi bagi bangsa
Oleh karena itu, kata Ihsan, peran mahasiswa kini bukan lagi sebagai saksi tapi juga subyek penentu arah bangsa agar pemerintah mengambil langkah yang tepat di setiap keresahan masyarakat. BEM SI akan selalu hadir di barisan depan, apabila kondisi mengharuskan kami turun ke jalan, maka jawaban kami, kami selalu siap, tetapi lebih penting kami akan memastikan kedaulatan rakyat adalah hal utama pada saat itu terjadi.
Adapun Poin-Poin dalam Tuntutan Indonesia (C)Emas 2025 antara lain :
- Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
- Tolak dan cabut UU TNI, dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
- Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan (Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
- Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
- Mendesak lakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia.
- Mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki.
- Mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya.
- Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan.
- Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
- Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
