Pemerintah akan memperketat proses standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG buntut maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis-MBG di berbagai daerah.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan MBG masih belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi. Oleh karena itu, pemerintah akan memperketat proses standardisasi buntut maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Tak hanya standar SPPG, pihaknya juga bakal memperketat proses kontrol terhadap bahan baku yang digunakan hingga proses penyajian kepada penerima manfaat atau siswa.
“Kita tadi sudah bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol proses dari persiapannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” ujar Budi.
Budi mengatakan saat ini sebagian besar SPPG juga belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat data lengkap terkait kepemilikan SLHS dari seluruh SPPG yang ada. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi menyeluruh kasus keracunan massal program MBG yang terjadi di berbagai daerah. Prabowo juga menginstruksikan agar SPPG bermasalah ditutup sementara.
Prabowo juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ditutup sementara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan instruksi itu telah ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga.
Zulhas mengatakan salah satu evaluasi yang ditekankan di antaranya adalah kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam proses perbaikan program MBG.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
