Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Koordinator Wilayah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, evaluasi bersama 38 koordinator wilayah provinsi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi insiden keracunan akibat program MBG.
Dadan menjelaskan terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus evaluasi oleh BGN. Pertama, kata dia, terkait jumlah penerima manfaat di tiap SPPG yang akan diturunkan. Kedua yakni kewajiban sertifikat bagi setiap juru masak di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menyebut hal ini diperlukan lantaran juru masak yang memiliki sertifikat dapat bekerja lebih efisien dan cepat. Ketiga, evaluasi juga menyasar pelaksanaan rapid rapid test terhadap bahan baku makanan. Ia mengatakan pihaknya bakal meniru Jepang yang melaksanakan rapid test terhadap seluruh bahan baku makan guna memastikan keamanan makanan.
Terakhir, Dadan menyebut evaluasi juga dilakukan terkait pengadaan alat sterilisasi food tray di tiap SPPG dan kualitas air yang digunakan. Ia menekankan kualitas air menjadi faktor penting sebagaimana arahan dari Kementerian Kesehatan. Lebih lanjut, Dadan mengatakan dalam Rakor tersebut turut membahas percepatan pembangunan ribuan SPPG baru yang diharapkan dapat mencapai angka 25.400 SPPG pada akhir Desember 2025.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
