Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dorongan ini disampaikan saat Gubernur menjadi narasumber dalam Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP 2025 di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (22/10/2025).
Tujuan utama dari sinergi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berbudaya.
Dalam forum tersebut, Pramono menekankan bahwa pemerintahan yang efektif dan bersih sangat bergantung pada peran sentral BPKP dalam mengawasi seluruh penggunaan anggaran daerah. Ia bahkan meminta BPKP, bersama aparat penegak hukum, terlibat di semua tingkatan penggunaan anggaran daerah. Kolaborasi ini disebut Gubernur sebagai kunci yang akan membawa kebaikan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Pada sesi pemaparan bertajuk “Membangun Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan”, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMD, lembaga pengawas seperti BPKP, serta berbagai pemangku kepentingan, adalah fondasi penting terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik.
Gubernur Pramono mengupayakan collaborative governance secara strategis dengan membangun sistem pengawasan yang saling menguatkan, mendorong transparansi keuangan daerah, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan warga, bukan kepentingan kelompok.
Dalam menjalankan peran baru sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berakar pada nilai budaya bangsa, Jakarta tidak hanya dituntut menjadi kota yang efisien, berbasis teknologi, dan cepat beradaptasi, tetapi juga siap menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Komitmen menjadikan kota yang inklusif juga terus diperkuat dengan memastikan bahwa kemajuan pembangunan Jakarta tidak meninggalkan satu pun warganya.
Pramono menjelaskan bahwa di tengah arus modernitas, pihaknya berupaya membangun masyarakat yang meneladani nilai-nilai budaya. Hal ini penting agar Jakarta dapat menjadi contoh kota global yang maju tanpa kehilangan karakter dan identitasnya. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran BPKP yang berperan dalam pengawasan berbasis data terhadap proyek strategis nasional sehingga membantu peningkatan kualitas pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.
Pramono berharap forum ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sinergi ini sekaligus diharapkan memperkuat posisi Kota Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, inklusif, dan berkelanjutan.
