Menteri Kesehatan, Budi Gunadi, Sadikin menyebut seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan mempunyai Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Ia menjelaskan dari total 10.012 SPPG yang beroperasi, baru sekitar 100-an yang sudah memiliki sertifikat tersebut. Padahal, sertifikat ini diketahui menjadi syarat wajib yang dimiliki dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemarin angkanya sekitar 20-an, jadi dalam waktu 2-3 hari, per kemarin sudah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan hari ini sudah di atas 100 angkanya,” ucap Budi dalam konferensi pers, Kamis (2/10).
Budi menegaskan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat proses sertifikasi dapur MBG. Selain SLHS, saat ini SPPG juga diminta memiliki sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Sertifikasi ini berkaitan dengan proses pengolahan makanan dan manajemen risikonya.
“Saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut total dapur SPPG yang berhasil dibangun untuk program MBG hingga September 2025 mencapai 10.012 dapur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dadan mengatakan, capaian tersebut melebihi target pembangunan 10 ribu SPPG pada akhir September 2025. Ia meyakini dengan torehan tersebut maka kedepannya penyerapan anggaran untuk program MBG akan berjalan semakin optimal.
FWM – Redaksi
