Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas biaya dan waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kepala Negara menyampaikan bahwa efisiensi dan pelaksanaan yang bersih menjadi kunci utama penurunan biaya haji.
Pemerintah belum menetapkan biaya haji tahun 2026, namun pembahasannya akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Momentum satu tahun pemerintahan menjadi ajang bagi Prabowo untuk menegaskan prioritas sektor keagamaan sebagai bagian dari pelayanan publik.
Prabowo menyoroti lamanya waktu tunggu ibadah haji yang kini mencapai 40 tahun dan menargetkan pemangkasan hingga menjadi 26 tahun. Ia mengakui target itu masih panjang, namun menyatakan tekad untuk mempercepat realisasinya melalui reformasi kelembagaan dan tata kelola. Optimisme ini didukung oleh keberadaan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk, menggantikan peran Badan Penyelenggara Haji sebelumnya. Menurut Presiden, kementerian baru ini akan memperkuat koordinasi dan efektivitas pelayanan jamaah di dalam maupun luar negeri.
Kementerian Haji dan Umrah, kata Prabowo, merupakan hasil penyesuaian atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Pihak Kerajaan menilai urusan haji harus ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri agar komunikasi dan kerja sama lebih efisien. Saat ini, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, tengah berada di Arab Saudi untuk melanjutkan pembahasan teknis terkait penurunan biaya dan peningkatan fasilitas jamaah. Presiden menilai langkah diplomasi yang intensif telah membuahkan hasil positif, termasuk penurunan BPIH dan kerja sama bilateral yang semakin erat.
Salah satu capaian besar lainnya adalah persetujuan Pemerintah Arab Saudi terhadap pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah. Prabowo menjelaskan bahwa izin tersebut merupakan hasil pendekatan diplomatik berulang kali, hingga Arab Saudi mengubah peraturan agar Indonesia dapat memiliki lahan di kota suci. Pemerintah kini tengah mencari lokasi yang strategis dan tidak jauh dari Masjidil Haram. Dengan fasilitas ini, pengelolaan pelayanan haji akan semakin mandiri, sejalan dengan turunnya rata-rata BPIH 2025 menjadi sekitar Rp89,4 juta dan Bipih jamaah sebesar Rp55,4 juta atau 62 persen dari total biaya.
Alexander Jason – Redaksi
