Para Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diharapkan mendukung percepatan salah satu program prioritas nasional, yakni Koperasi Desa,Kelurahan Merah Putih.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto saat menutup Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian,Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Rabu (29/10).
Bima mengatakan, target dari Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Mendagri adalah mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia. Setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang.
Adapun skema teknis pendanaan dan mekanisme pengembalian program Kopdeskel akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya, menegaskan perlunya percepatan dalam menyiapkan pembangunan Kopdeskel agar pelaksanaannya segera berjalan.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait ditugaskan memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah maupun negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai Kopdeskel di berbagai wilayah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Bima, meminta seluruh Sekretaris Daerah segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Langkah ini penting untuk memastikan lahan yang disiapkan memenuhi empat kriteria utama: kepemilikan yang sah, luas yang memadai, lokasi strategis, dan kondisi lahan yang layak.
Ia menegaskan, lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi aman dan bebas risiko bencana. Dengan demikian, dana pembangunan sebesar Rp2,5 miliar tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta rapat koordinasi atas masukan dan kerja sama yang diberikan. Menurutnya, banyaknya masukan dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen dalam menyukseskan program tersebut.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan dukungan kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan, guna memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia juga mengingatkan agar penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengganggu pencapaian SPM.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
