Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Forum ini menjadi tahap awal Komisi untuk menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian, dengan membuka kanal khusus berupa WhatsApp dan email bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan tertulis. Berbagai elemen masyarakat hadir, termasuk organisasi masyarakat, purnawirawan TNI, dan konten kreator. Meskipun beberapa pihak tidak hadir secara resmi, aspirasi mereka tetap diterima dan didengar oleh Komisi.
Topik utama yang mencuat dalam diskusi adalah dugaan ijazah palsu, yang diakui Jimly sebagai masalah serius di Indonesia dan kerap muncul dalam persaingan politik. Jimly menekankan bahwa Komisi tidak menangani kasus hukum secara langsung, tetapi kasus tersebut dapat dijadikan bahan untuk menawarkan kebijakan reformasi kepolisian ke depan. Mediasi penal disebutkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian apabila kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku. Aspirasi masyarakat, termasuk laporan soal penahanan peserta aksi unjuk rasa, akan dibahas dengan Kapolri untuk direkomendasikan sebagai perbaikan internal kepolisian.
Forum ini juga menerima masukan dari purnawirawan TNI terkait reformasi struktur dan kultur organisasi Polri, mencakup penguatan Kompolnas, pembentukan Kementerian Keamanan, serta penyesuaian mekanisme rekrutmen dan koordinasi penegakan hukum. Beberapa peserta menyoroti pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang menekankan aspek kognitif, menekankan bahwa polisi adalah sipil dan pendidikan harus lebih berpihak pada kemampuan intelektual. Jimly mencatat semua ide dan masukan untuk dipetakan dalam tahap awal masa kerja Komisi. Proses ini dilakukan untuk memahami konteks dan aspirasi masyarakat sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.
Jimly menegaskan bahwa bulan pertama Komisi difokuskan pada mendengar dan memahami masukan publik, tanpa langsung mengeluarkan keputusan atau rekomendasi. Berbagai ide besar yang muncul dalam forum menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan reformasi kepolisian di masa depan. Komisi tetap membuka komunikasi dua arah melalui kanal yang disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat sejelas dan seterbuka mungkin. Semua masukan akan dipetakan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan kebijakan jangka panjang, menjaga keseimbangan antara aspirasi publik dan reformasi institusi.
Alexander Jason – Redaksi
