Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk menyelaraskan kebutuhan sektor tenaga kerja dengan sistem pendidikan nasional. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan pendidikan.
“Kita sedang berupaya mencocokkan antara sisi pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja (supply side) dengan kebutuhan dunia kerja (demand side), baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Pratikno usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat pendidikan vokasi. Harapannya, baik lulusan sekolah vokasi maupun universitas memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam ataupun luar negeri. Ia menambahkan, peningkatan kemampuan berbahasa asing dan pemahaman budaya juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
“Tadi disampaikan, termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama tadi bagian dari pengentasan kemiskinan,” ujar Pratikno.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga mengatakan pendidikan jadi salah satu strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni SMA dan SMK agar bisa lebih cepat terserap ke pasar kerja.
“Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga telah memerintahkan revitalisasi sekolah-sekolah vokasi dan penyesuaian kurikulum nasional agar lebih berorientasi pada kesiapan dunia kerja. Selain itu, pemerintah memberikan keleluasaan penggunaan anggaran untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan formal secara keseluruhan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
