Pemerintah mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian atau DTH bagi korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bank-bank Himpunan Bank Milik Negara akan menerapkan skema jemput bola agar bantuan diterima masyarakat tanpa hambatan administratif.
Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan warga terdampak segera memperoleh haknya tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit. Langkah ini dipandang sebagai bagian penting dari percepatan pemulihan pascabencana.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa bank penyalur akan mendatangi langsung dusun, desa, hingga titik pengungsian. Pemerintah juga tengah merekapitulasi proporsi antara Hunian Sementara, Hunian Tetap, dan DTH sesuai tingkat kerusakan rumah serta pilihan warga.
Tidak semua korban memilih pindah ke hunian sementara, karena sebagian lebih memilih menerima DTH untuk menumpang atau mengontrak di sekitar lokasi lama. Pendekatan ini dimaksudkan agar kebijakan lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Di Aceh, permintaan hunian sementara tertinggi tercatat di Aceh Tamiang, disusul Aceh Utara dan Aceh Timur. Pembangunan Huntara telah berjalan di Pidie dan Pidie Jaya, sementara di Aceh Tamiang sekitar 500 unit telah dibangun di lahan PTPN. Di Sumatera Utara, beberapa daerah memilih langsung membangun hunian tetap karena jumlah rumah rusak relatif sedikit. Sibolga telah memulai pembangunan Huntap, sementara wilayah lain masih dalam tahap administrasi dan persiapan lahan.
Untuk Sumatera Barat, jumlah Huntara masih bersifat dinamis dan dapat direvisi sesuai perkembangan lapangan. Progres signifikan terlihat di Kabupaten Agam dengan target 117 unit rampung awal Januari sebagai percontohan percepatan. Seluruh penerima bantuan akan diverifikasi menggunakan data kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme ini memastikan bahwa kehilangan KTP atau kartu keluarga tidak menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan.
Alexander Jason – Redaksi
