Pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para warga terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah berkoordinasi untuk menentukan lokasi huntara.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNBP, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa lokasi huntara diusulkan oleh pemerintah daerah. BNPB bertugas untuk mengecek lahan, memastikan bahwa wilayah tersebut aman dari potensi bencana serupa di masa mendatang.
“Bersama pemerintah daerah, tim BNPB saat ini sedang melakukan pengecekan kesesuaian lahan. Sekali lagi, tentu saja untuk hunian sementara ini dan hunian tetap nantinya, kita perlu benar-benar memastikan bahwa lokasi ini aman dari potensi bencana serupa di masa depan,” ujar Abdul.
Beberapa lokasi telah diusulkan untuk dijadikan tempat huntara. Di Aceh misalnya, pemerintah daerah dan BNPB tengah melakukan pengecekan lokasi di Nagan Raya dan Pidie. Di Sumut, lahan seluas 3 hektare (ha) di Sibolga telah ditetapkan sebagai lokasi hunian. Sementara di Sumbar, saat ini telah dimulai pembangunan huntara di 5 kabupaten dan kota.
Sebanyak 150 unit huntara ditargetkan selesai dibangun dalam sebulan. Selama proses pembangunan huntara, pemerintah akan memberikan bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat. Besaran bantuan yang disiapkan adalah Rp 600 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK).
Namun, Abdul menekankan bahwa kecepatan penyaluran bantuan ini sangat bergantung pada keaktifan pemerintah daerah. Data penerima harus diverifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh masing-masing kepala daerah.
“Kami berharap dana tunggu hunian sebesar 600 ribu rupiah per bulan ini bisa segera disalurkan agar warga memiliki kepastian tempat tinggal sementara,” pungkas Abdul.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
