Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang kuat untuk menangani pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana sebesar ratusan triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN, yang merupakan hasil langsung dari kebijakan efisiensi anggaran dan penghematan masif sejak awal kepemimpinannya.
Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara Senin (15/12), Presiden menyentil pihak-punak yang sebelumnya menentang kebijakan efisiensi ini. Ia menyebut ironis bahwa langkah penghematan negara justru sempat menuai aksi demonstrasi dan kritik tajam.
Prabowo menegaskan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa melalui kebijakan efisiensi ini, pemerintah berhasil mempersempit ruang kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
“Justru karena kita melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, kita punya uang sekarang. Di minggu-minggu terakhir ini kita benar-benar punya kemampuan fiskal untuk membantu rakyat yang terkena musibah,” ujar Presiden.
Langkah penghematan ini kini menjadi fondasi kekuatan pemerintah dalam merespons situasi darurat secara cepat tanpa terkendala biaya. Presiden menduga penolakan terhadap efisiensi sengaja ditunggangi pihak tertentu, namun ia memastikan bahwa komitmen pemerintah tetap pada prinsip efisiensi demi sebesar-besarnya kemakmuran dan keselamatan rakyat.
Zahra Rahmanda Oktafiani – Redaksi
